0 Kewarganegaraan

PENGERTIAN KEWARGANEGARAAN

Terdapat beberapa pengertian mengenai kewarganegaraan di antaranya:

v  Kewarganegaraan dalam arti yuridis (juridische nationaliteit) dan Sosiologis (socioligische nationaliteitbegrif)

Yang terpenting dalam pengertian kewarganegaraan yuridis (juridische nationaliteit), adalah adanya ikatan dengan negara dan tanda adanya ikatan tersebut dapat dilihat antara lain dalam bentuk pernyataan tegas negara tersebut. Dalam konkretnya pernyataan itu dinyatakan dalam bentuk surat-surat, baik keterangan maupun keputusan yang digunakan sebagai bukti adanya keanggotaan dalam negara itu.

v  Kewarganegaraan dalam arti formal dan materiil (formeel en matereel nationaliteitbegrif)

Yang dimaksud kewarganegaraan dalam arti formal adalah tempat kewarganegaraan itu dalam sistematika hukum, sedangkan kewarganegaraan yang materil ialah akibat-akibat hukum dari pengertian kewarganegaraan itu. Mengenai fungsi kewarganegaraan menurut Ko Swan Sik, ialah pembatasan lingkungan kekuasaan pribadi negara-negara. Salah satu akibat dari ikatan seseorang dengan negara, ialah bahwa orang tersebut tidak jatuh di bawah lingkungan kekuasaan pribadi negara asing dan di pihak lain negara mempunyai kekuasaan untuk memperlakukan segala kaidah terhadap seseorang, sebagaimana halnya dengan warga negara pada umumnya. Kesimpulan yang dapat diambil adalah pengertian kewarganegaraan itu tanpa isi, yaitu tiada hak-hak dan kewajiban-kewajiban konkret yang melekat pada pengertian itu . Ia hanya suatu titik pertautan untuk berbagai hak dan kewajiban, baik yang dimiliki oleh negara maupun perseorangan.

v  Kewarganegaraan merupakan keanggotaan seseorang dalam satuan politik tertentu (secara khusus: negara) yang dengannya membawa hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik.

v  Kewarganegaraan merupakan bagian dari konsep kewargaan (citizenship). Di dalam pengertian ini, warga suatu kota atau kabupaten disebut sebagai warga kota atau warga kabupaten, karena keduanya juga merupakan satuan politik. Dalam otonomi daerah, kewargaan ini menjadi penting, karena masing-masing satuan politik akan memberikan hak (biasanya sosial) yang berbeda-beda bagi warganya.

v  Kewarganegaraan memiliki kemiripan dengan kebangsaan (nationality). Yang membedakan adalah hak-hak untuk aktif dalam perpolitikan. Ada kemungkinan untuk memiliki kebangsaan tanpa menjadi seorang warga negara (contoh, secara hukum merupakan subyek suatu negara dan berhak atas perlindungan tanpa memiliki hak berpartisipasi dalam politik). Juga dimungkinkan untuk memiliki hak politik tanpa menjadi anggota bangsa dari suatu negara.Sampul buku Praktik Belajar Kewarganegaraan diterbitkan oleh Center for Civic Education bekerja sama dengan Depdiknas.

v  Ko Swan Sik, menyatakan, bahwa kewarganegaraan dalam arti yuridis adalah ikatan hukum (de rechtsband) antara negara dengan orang-orang pribadi (natuurlijke personen) yang karena ikatan itu menimbulkan akibat, bahwa orang-orang tersebut jatuh di bawah lingkungan kuasa pribadi dari negara yang bersangkutan atau dengan kata lain warga dari negara itu (burgers van die staat zijn). Kewarganegaraan dalam arti sosiologis adalah kewarganegaraan yang tidak berdasarkan ikatan yuridis, tetapi sosial politik yang disebut natie.

Istilah ini secara umum mirip dengan kebangsaan, walaupun dimungkinkan untuk memiliki kebangsaan tanpa menjadi seorang warga negara (contoh, secara hukum merupakan subyek suatu negara dan berhak atas perlindungan tanpa memiliki hak berpartisipasi dalam politik). Juga dimungkinkan untuk memiliki hak politik tanpa menjadi bangsa dari suatu negara.
Pengaturan mengenai kewarganegaraan ini biasanya ditentukan berdasarkan salah satu dari dua prinsip, yaitu prinsip ‘ius soli’ atau prinsip ‘ius sanguinis’. Yang dimaksud dengan ‘ius soli’ adalah prinsip yang mendasarkan diri pada pengertian hukum mengenai tanah kelahiran, sedangkan ‘ius sanguinis’ mendasarkan diri pada prinsip hubungan darah.
Berdasarkan prinsip ‘ius soli’, seseorang yang dilahirkan di dalam wilayah hukum suatu negara, secara hukum dianggap memiliki status kewarganegaraan dari negara tempat kelahirannya itu. Negara Amerika Serikat dan kebanyakan negara di Eropah termasuk menganut prinsip kewarganegaraan berdasarkan kelahiran ini, sehingga siapa saja yang dilahirkan di negara-negara tersebut, secara otomatis diakui sebagai warga negara. Oleh karena itu, sering terjadi warganegara Indonesia yang sedang bermukim di negara-negara di luar negeri, misalnya karena sedang mengikuti pendidikan dan sebagainya, melahirkan anak, maka status anaknya diakui oleh Pemerintah Amerika Serikat sebagai warga negara Amerika Serikat. Padahal kedua orangtuanya berkewarganegaraan Indonesia.

Kewarganegaraan Republik Indonesia

Seorang Warga Negara Indonesia (WNI) adalah orang yang diakui oleh UU sebagai warga negara Republik Indonesia. Kepada orang ini akan diberikan Kartu Tanda Penduduk, berdasarkan Kabupaten atau (khusus DKI Jakarta) Provinsi, tempat ia terdaftar sebagai penduduk/warga. Kepada orang ini akan diberikan nomor identitas yang unik (Nomor Induk Kependudukan, NIK) apabila ia telah berusia 17 tahun dan mencatatkan diri di kantor pemerintahan. Paspor diberikan oleh negara kepada warga negaranya sebagai bukti identitas yang bersangkutan dalam tata hukum internasional.

Kewarganegaraan Republik Indonesia diatur dalam UU no. 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Menurut UU ini, orang yang menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) adalah

1. setiap orang yang sebelum berlakunya UU tersebut telah menjadi WNI
2. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari ayah dan ibu WNI
3. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah WNI dan ibu warga negara asing (WNA), atau sebaliknya
4. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu WNI dan ayah yang tidak memiliki kewarganegaraan atau hukum negara asal sang ayah tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut
5. anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah, dan ayahnya itu seorang WNI
6. anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari ibu WNI
7. anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari ibu WNA yang diakui oleh seorang ayah WNI sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 tahun atau belum kawin
8. anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya.
9. anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah megara Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui
10. anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak memiliki kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya
11. anak yang dilahirkan di luar wilayah Republik Indonesia dari ayah dan ibu WNI, yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan
12. anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia.

Selain itu, diakui pula sebagai WNI bagi

1. anak WNI yang lahir di luar perkawinan yang sah, belum berusia 18 tahun dan belum kawin, diakui secara sah oleh ayahnya yang berkewarganegaraan asing
2. anak WNI yang belum berusia lima tahun, yang diangkat secara sah sebagai anak oleh WNA berdasarkan penetapan pengadilan
3. anak yang belum berusia 18 tahun atau belum kawin, berada dan bertempat tinggal di wilayah RI, yang ayah atau ibunya memperoleh kewarganegaraan Indonesia
4. anak WNA yang belum berusia lima tahun yang diangkat anak secara sah menurut penetapan pengadilan sebagai anak oleh WNI.

Kewarganegaraan Indonesia juga diperoleh bagi seseorang yang termasuk dalam situasi sebagai berikut:

1. Anak yang belum berusia 18 tahun atau belum kawin, berada dan bertempat tinggal di wilayah Republik Indonesia, yang ayah atau ibunya memperoleh kewarganegaraan Indonesia
2. Anak warga negara asing yang belum berusia lima tahun yang diangkat anak secara sah menurut penetapan pengadilan sebagai anak oleh warga negara Indonesia

Di samping perolehan status kewarganegaraan seperti tersebut di atas, dimungkinkan pula perolehan kewarganegaraan Republik Indonesia melalui proses pewarganegaraan. Warga negara asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia dan telah tinggal di wilayah negara Republik Indonesia sedikitnya lima tahun berturut-turut atau sepuluh tahun tidak berturut-turut dapat menyampaikan pernyataan menjadi warga negara di hadapan pejabat yang berwenang, asalkan tidak mengakibatkan kewarganegaraan ganda.

Berbeda dari UU Kewarganegaraan terdahulu, UU Kewarganegaraan tahun 2006 ini memperbolehkan dwikewarganegaraan secara terbatas, yaitu untuk anak yang berusia sampai 18 tahun dan belum kawin sampai usia tersebut. Pengaturan lebih lanjut mengenai hal ini dicantumkan pada Peraturan Pemerintah no. 2 tahun 2007.

Kewarganegaraan Merupakan Elemen Penting Demokrasi

Kewarganegaraan adalah kaitan sosial dan legal antara seseorang dan komunitas politik demokratiknya. Status kewarganegaraan menjadi pengkait sangat penting berkenaan dengan hak, kewajiban dan tanggung jawab yang harus dipenuhi. Bila hak dan kewajiban tidak dipenuhi, maka demokrasi tak berdaya. Kewajiban warga negara antara lain membayar pajak, membela negara bila diperlukan dan patuh pada hukum yang berlaku, menunjukkan kesetiaan pada negara, mengkritik secara kontrukstif kondisi perikehidupan warga negara dan berpartisipasi aktif memperbaiki kualitas kehidupan politik dan warga negara. Keterlibatan aktif warga negara akan mengurangi kesenjangan antara hal-hal yang ideal dan kenyataan. Bila warga negara di sebuah negara demokratik memperoleh jaminan hak-haknya, maka mereka harus bertanggung jawab atas hak-hak itu. Pertama, mereka harus menghargai hak-hak yang melekat pada orang lain. \ Kedua, mereka harus mempertahankan hakhaknya dan hak-hak orang lain bila terjadi pelanggaran hak-hak dari pihak lain. Ketiga, mereka harus menggunakan hak-haknya dengan sepenuh hati agar demokrasi bisa bekerja. Hak memilih, bebas berbicara tentang isu-isu publik, berpartisipasi aktif dalam organisasi sosial atau politik. Dewasa ini, negara-negara demokratik hanya bergantung pada lembaga-lembaga yang mampu mendorong warga negara menggunakan hak-haknya. Hanya warga Negara yang mampu melindungi keberadaan pemerintah dan negara.

Konsep kewarganegaraan adalah kunci masuk memahami demokrasi dan bagaimana demokrasi itu bekerja. Jadi, kaum remaja, kaum perempuan, kaum miskin dan kaum penyandang cacat (difable) hendaknya benar-benar tahu perihal kewarganegaraan; bagaimana hak-hak warga negara dibutuhkan dan dilenyapkan di rezim orde baru serta apa hak, kewajiban dan tanggung jawab warga negara yang melekat dan bagaimana hubungan antar hak-hak warga negara dan lembaga-lembaga kenegaraan Kaum remaja, kaum perempuan, kaum miskin dan kaum penyandang cacat harus bergerak melampaui konsep demokrasi dengan belajar dan mengalami

mendayagunakan hak-hak kewarganegaraannya di sistem pemerintahan yang demokratik. Ada tiga jenis partisipasi yang bisa digunakan yakni (1) interaksi, (2) pemantauan dan (3) mempengaruhi. Interaksi menekankan pada ketrampilan berkomunikasi dan bekerjasama dalam

kehidupan berpolitik dan bernegara. Pemantauan membutuhakn ketrampilan mencari jejak kinerja pemimpin politik dan instansi-instansi pemerintah. Sedangkan mempengaruhi perlu ketrampilan untuk mengusulkan gagasan-gagasan yang akan mempengaruhi isi kebijakan dan hasil negosiasi-negosiasi politik seperti undang-undang atau kebijaksanaan pemerintah.

Kewajiban Warga Negara

Pertama, menjalankan kewajiban terhadap negara berarti juga memenuhi kewajiban terhadap sesama warga negara lain. Misalnya, ketika membayar pajak, seorang warga negara telah membantu negara memenuhi hak warga negara lain, antara lain dalam hal penyediaan sarana kesehatan.

Kedua, kewajiban mematuhi hukum hanya prasyarat minimun. Hanya patuh sesuai dengan hukum yang ada tidak cukup membuat kehidupan bersama lebih baik. Warga negara yang pasif tidak mampu mendorong para pejabat publik untuk terus memperbaiki segi-segi yang masih belum diatur atau tidak berjalan dengan baik. Karena itu, warga negara harus melakukan tindakan bersama untuk perbaikan. Sebagai contoh, pelajar yang mau melapor pada guru jika ada jual beli narkoba di lingkungan sekolah, ibu rumah tangga yang mau melakukan pencegahan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga di lingkungannya, atau ikut dalam kelompok warga lingkungan RT untuk bersama mengatur lingkungan. Hal-hal semacam ini merupakan kewajiban warga negara untuk perbaikan dan hal ini tidak bisa menunggu tangan pejabat negara untuk mengaturnya. Karena itu, bentuk Hak dan Kewajiban dapat terus berkembang sesui dengan kebutuhan dan situasi masyarakat setempat. Hal ini bisa berarti baik, asalkan tidak dipaksakan oleh suatu kelompok.(dikutip dari buku Bangga Menjadi Bangsa Indonesia)

Definisi Negara

Menurut Friedrich Hegel

“Negara merupakan organisasi kesusilaan yang muncul sebagai sintesis dari kemerdekaan

individual dan kemerdekaan universal”.

Menurut Soenarko

“Negara ialah organisasi masyarakat yang mempunyai daerah tertentu, dimana kekuasaan

negara berlaku sepenuhnya sebagai sebuah kedaulatan”.

Menurut Aristoteles

“Negara adalah perpaduan beberapa keluarga mencakupi beberapa desa, hingga pada

akhirnya dapat berdiri sendiri sepenuhnya, dengan tujuan kemakmuran dan kehormatan

bersama”.

Menurut Pramudya Ananta Toer

“Nama India untuk Indonesia sekarang ini berasal dari perburuan rempah-rempah Maluku mulai akhir Abad 15 oleh bangsa- banga Barat yang menyebabkan seluruh dunia non Barat dijajah oleh Barat sedang rempah-rempah yang diperebutkan berasal dari Indonesia sekarang ini, tetapi dengan "trade mark" India. Dalam kekuasaan Portugal Indonesia dinamai India Portugal. Dalam kekuasaan Belanda Indonesia dinamai India Belanda. Dan untuk mengakali agar pribumi tidak mengasosiasikan dengan India, nama ini ditulis: Hindia. Politik permainan kata. Ada dugaan mengapa Angkatan Belasan memilih nama ethnologi ini: menghindari dominasi Jawa. Sejarah telah melahirkan 2 nama untuk Indonesia sekarang, yakni Nusantara semasa kekuasaan Majapahit, yang artinya: kepulauan Antara (dua benua), dan yang lebih tua lagi Dipantara semasa kerajaan Singasari, yang berarti: Benteng Antara ( dua benua). Nama yang belakangan ini sarat makna politik karena Raja Singasari, Kertanegara, semasa pemerintahannya membuat persekutuan-persekutuan militer dengan kerajaan pantai Asia Tenggara untuk menghadang ekspansi Kublai Khan dari Utara. Dan sampai sekarang belum ada suara, suara saja, yang menghendaki dilakukan pengkoreksian”.

Definisi Warga Negara

·         Warga negara adalah orang yg tinggal di dalam sebuah negara dan mengakui semua peraturan yg terkandung di dalam negara tersebut.

·         Warga negara adalah salah satu unsur penting dalam pembentukan sebuah negara, dll.

Hak Warga Negara

·         Setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hokum

·         Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak

·         Setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran

·         Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan di dalam pemerintahan

·         Setiap warga negara bebas untuk memilih, memeluk dan menjalankan agama dan kepercayaan masing2 yg di percayai, dll

Kewajiban Warga Negara

·         Setiap warga negara memiliki kewajiban untuk berperan serta dalam membela, mempertahankan kedaulatan NKRI dari serangan musuh

·         Setiap warga negara berkewajiban taat, tunduk dan patuh terhadap segala hukum yg berlaku di NKRI

·         Setiap warga negara wajib turut serta dalam pembangunan untuk membangun bangsa, Agar bangsa kita bisa berkembang dan maju ke arah yg lebih baik

·         Setiap warga negara wajib membayar pajak dan retribusi yang telah di tetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintahan daerah

·         Setiap warga negara wajib mentaati serta menjujung tinggi dasar negara, hukum dan pemerintahan tanpa terkecuali, dll.

Kewajiban Pemerintah Terhadap Warga Negara

·         Memberikan pendidikan dasar bagi setiap warga negara

·         Memberikan rasa aman bagi setiap warga negara

·         Melindungi dan membela semua warga negara indonesia yg berada di negara lain

·         Membantu fakir miskin dan anak-anak yang terlantar

·         Mengusahakan sistem ekonomi yang berpihak pada rakyat banyak, dll.

Secara garis besar hak warga negara tidak beda jauh/sama dari kewajiban negara kepada warga negara

PENUTUP

Untuk memahami lebih jauh mengenai warga negara dan kewarganegaraan ada baiknya dimulai dengan satu pemahaman mengenai pengertian warga negara itu sendiri dan apakah itu kewarganegaraan dalam berbagai keadaan atau lingkungan yang berbeda-beda? Dalam satu literatur warga negara memiliki padanan dalam bahasa inggris yaitu citizen (a native registered or naturalized member of a state, nation, or other political community) sedangkan dalam kamus bahasa Indonesia ditemukan pengertian  sebagai “penduduk sebuah negara atau bangsa yang berdasarkan  keturunan, tempat kelahiran, dan mempunyai kewajiban dan hak penuh sebagai seorang warga dari negara itu” dan menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dirumuskan sebagai “warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan”.

Kewarganegaraan sendiri memiliki beberapa pengertian sebagai berikut: citizenship (the condition or status of a citizen, with its rights and duties) sedangkan dalam kamus besar Bahasa Indonesia dirumuskan “hal yang berhubungan dengan warga negara; keanggotaan sebagai warga negara”, Hector S De Leon dan Emilio E Lugue, JR memberikan arti kepada istilah citizenship dan citizen sebagai berikut:

“a. Citizenship is a term denoting membership of citizen in a political society, which membership implies, reciprocally, a duty of allegiance on the part of the member and a duty of protection on the part of the state;

 b. Citizen is a person having the title of citizenship, He is members of democratic community who enjoys civil and political rights and is accorded protection inside and outside the territory of the state. Along with other citizens, they compose the political community”.

 

Emmanuel T Santos memeberikan rumusan “Citizenship is a status of an individual by virtue of which he owes allegiance to the government and whose protection se is entiled. Citizenship involves four concepts: (1) membership in a social-political group; (2) freedom of individual action; (3) protection of life, liberty, and property; (4) responsibility of the individual to the community”.

Encyclopedia Americana memberikan definisi tentang citizenship: “citizenship is a relationship between an individual and a state involving the individual’s full political membership in the state and his permanent allegiance to it.”

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia adalah “segala hal ihwal yang berhubungan dengan dengan warga negara”. Dalam sumber lain ditemukan sebuah konsep kewarganegaraan yaitu “merupakan suatu keahlian kepada sebuah komunitas politik yang kini lebih biasa merupakan sebuah negara yang membawa hak-hak penyertaan politik. Seorang individu yang memiliki keahlian ini dinamakan warga negara”.

Jelaslah bahwa masalah kewarganegaraan merupakan masalah yang bersifat prinsipal dalam kehidupan bernegara. Tidaklah mungkin suatu negara dapat berdiri tanpa adanya warga Negara. Hal ini secara jelas dikemukakan dalam Pasal 1 Montevideo Convention 1933:

On The Rights and Duties of States, yang dirumuskan :” The state as a person international law should possess the following qualifications: a permanent population, a dfined territory, agovernment, a capacitiy to enter relations with other states.

(Negara sebagai subjek hukum internasional harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: rakyat yang permanent, wilayah yang tertentu, pemerintahan, kapasitas untuk terjun ke dalam hubungan dengan negara-negara lain).”

Bila dibicarakan mengenai hubungan warga negara dengan negara atau keanggotaan dalam negara, maka hubungan tersebut dinyatakan dengan istilah kewarganegaraan. Jadi istilah kewarganegaraan menyatakan hubungan atau ikatan hukum antara seorang individu dengan suaru negara atau keanggotaan dari suatu negara. Dilihat dari hubungannnya dengan negara, maka istilah warganegara, rakyat dan bangsa mempunyai arti yang sama, yaitu orang yang menjadi pendukung dari negara tersebut. Perbedaannya adalah dari sudut mana mempergunakannya. Warganegara dipergunakan apabila melihat dari sudut pendukung dari negara. Rakyat dipergunakan dalam hal sebagai yang dilawankan dengan penguasa, atau sebagai kelompok yang diperintah. Sedangkan istilah bangsa menunjukkan sebagai suatu kesatuan yang dibedakan dengan kelompok lain.

Nationality dan nationals

Nationality (kebangsaan) sebagai suatu pertalian hukum harus dibedakan dari citizenship (kewarganegaraan). Citizenship adalah suatu status menurut hukum dari suatu negara yang memberi keuntungan-keuntungan hukum tertentu dan membebankan kewajiban-kewajiban tertentu kepada individu.

Nationality sebagai istilah hukum internasional menunjuk kepada ikatan, yaitu ikatan seorang individu terhadap suatu negara yang memberi kepada suatu negara hak untuk mengatur dan melindungi nationals-nya, meskipun di luar negeri. Walaupun pada umumnya nationality itu dirimbag (derived, derivasi) dari citizenship, tetapi baik nationality maupun citizenship berasal dari hukum suatu negara, sedangkan international law memberi pembatasan-pembatasan tertentu terhadap hak dari suatu negara untuk memberikan nationality  dan perjanjian-perjanjian (treaties) mungkin mengadakan pembatasan-pembatasan tertentu pula. 

Jadi perbedaan pengertian antara citizens dan nationals, ialah bahwa ‘nationals’ tidak perlu menjadi warga Negara suatu Negara, cukup apabila mereka setia atau patuh kepadanya, tanpa mereka sendiri menjadi asing. Dengan demikian pengertian ‘national’ lebih luas daripada pengertian citizen.

Pengertian hukum dari kewarganegaraan (nationality) tidak boleh dicampur adukan dengan pengertian nationality dalam pengertian sosiologis, karena kewarganegaraan dalam arti sosiologis itu berdasarkan pengertian etnik, yaitu sekelompok orang yang terikat satu sama lain karena ciri-ciri fisik tertentu yang menurun seperti persamaan keturunan, bahasa, kebiasaan-kebiasaan, tradisi-tradisi dan mereka yakin, bahwa mereka adalah satu dan dapat dibedakan dengan orang-orang lain

Asas Kewarganegaraan  

Asas kewarganegaraan adalah pedoman dasar bagi suatu negara untuk menentukan siapakah yang menjadi warga negaranya. Setiap negara mempunyai kebebasan untuk menentukan asas kewarganegaraan mana yang hendak dipergunakannya. Dari segi kelahiran, ada dua asas kewarganegaraan yang sering dijumpai,yaitu ius soli dan ius sanguinis. Sedangkan dari segi perkawinan, ada dua asas pula yaitu asas kesatuan hukum dan asas persamaan derajat.

Pada mulanya hanya ada satu asas yaitu ius soli, karena hanya beranggapan bahwa karena lahir suatu wilayah negara, logislah apabila seseorang merupakan warga negara dari negara tersebut. Akan tetapi dengan semakin tingginya tingkat mobilitas manusia, diperlukan asas lain yang tidak terbatas pada tempat kelahiran semata. Orang tua tentu masih mempunyai ikatan dengan negaranya sendiri. Masalah akan timbul ketika kewarganegaraan anaknya berlainan dengan kewarganegaraan orang tuanya sendiri. Anak memperoleh kewarganegaraan dari tempat ia dilahirkan , sedangkan orang tuanya tetap berkewarganegaraan dari negara asal. Atas dasar itulah muncul asas yang baru, yaitu ius sangunis tersbut. Dengan asas ini kewarganegaraan si anak akan mengikuti kewarganegaraan orangtuanya.

Sebagian besar negara imigratif pada prinsipnya lebih menggunakan ius soli sebagai asas kewarganegaraannya. Sebaliknya, negara emigratif (negara yang warga negaranya banyak merantau ke negara lain) cenderung menggunakan asas kewarganegaraan ius sanguinis. Keduanya mempunyai alasan yang sama, yaitu negara yang bersangkutan ingin mempertahankan hubungan dengan warganegaranya. Negara emigratif ingin tetap mempertahankan warga negaranya. Di manapun mereka berada, mereka tetap merupakan bagian dari warga negaranya. Sebaliknya negara imigratif menghendaki agar warga barunya secepatnya meleburkan diri ke dalam negara yang baru itu.